Pernyataan sikap Mahasiswa Tolikara se-jawa & Bali Menolak Program KB di Ka.Tolikara Papua
Mahasiswa Tolikara se-jawa & Bali “Menolakan atas Pencangan program Keluarga Berencana (KB) di Tolikara Papua”, yang ternyata didukung Pemerintah Kab.Tolikara untuk dijadikan Kampung KB se-Kab.Tolikara.
“Kita harus melihat secara objektif persoalan program KB yang dicanangkan pemerintah pusat. Program tersebut sudah berlaku sejak Tahun 1970an, di masa kepemimpinan rezim Orde Baru (Orba) atau di masa Presiden Soeharto,”
Maka dengan itu kami Mahasiswa Se-jawa dan Bali Mengambil pernyataan sikap Menolak, program KB dengan alasan program KB ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Kab.Tolikara Papua.
“Orang asli Papua (OAP) saat ini sudah menjadi minoritas. Program KB kesannya menjadi pembatasan populasi OAP. Seharusnya program KB tidak perlu diberlakukan di Kab.Tolikara Papua,”
pemerintah Kab.Tolikara harus memberi jaminan kepada masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sebab itu yang terpenting Bukan Program KB.
“alasan BKKBN KB Bukan membatasi populasi OAP dengan program KB. Itu bukan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kab.Tolikara”
Kami minta Pemerintah Kab.Tolikara harus bisa memproteksi hak-hak hidup OAP, khususnya Masyarakat Kab.Tolikara bukan ikut-ikutan mendukung program nasional yang kontroversi di provinsi Papua itu.
menurut berbagai survei dan media jumlah OAP semakin menyusut. “Pertimbangan PEMDA Tolikara di mana? Sehingga harus kembali mencanangkan program KB di kab.Tolikara di jadikan Kampung KB.
PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA TOLIKARA DENGAN TEGAS MENOLAK PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB).
1. Pemerintah Kab. Tolikara Stop ikut program keluarga berencana (KB) dari pemerintah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Tolikara secara tidak langsung membunuh rakyatnya sendiri
3. Orang asli papua tidak butuh Program keluarga berencana (KB)
4. Bupati Tolikara tidak melindungi rakyatnya sendiri.
5. Pemerintah pusat programkan keluarga berencana untuk membunuh rakyat papua secara sistematis melalui pemerintah kab. Tolikara.
6. Bupati Tolikara segerah cabut MoU/Persetujuan kab. Tolikara dengan pemerintah provinsi Papua masuk program keluarga berencana (KB) .
7. Secara tidak langsung Bupati Tolikara melalukan pelangaran HAM berat di Papua khususnya di Kab.Tolikara
8. Kami orang asli papua mau hidup bebas dari segala macam ancaman negara kesatuan republik Indonesia (NKRI)
9.Dinas BKKBN dilarang keras sosialisasi Program KB di Kab.Tolikara
Pernyataan yang kami buat ini Pemerintah Kab.Tolikara Harus tangapi serius dalam Hal Kab.Tolikara dijadikan kampung KB.
Save...Mahasiswa....TOLAK KB...
0 komentar:
Posting Komentar